Kembali ke beranda

Kebijakan Privasi

Berlaku efektif: 28 April 2026

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana dokumenhalal.com mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi Data Pribadi Anda sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan menggunakan layanan kami, Anda menyetujui praktik yang dijelaskan di sini.

1. Data yang Kami Kumpulkan

Kami mengumpulkan: (a) data identitas akun (nama, email, kata sandi ter-hash, nomor telepon opsional); (b) data UMKM (nama usaha, NIB, NPWP, alamat, KBLI, nama pemilik, daftar bahan baku, sertifikat halal pemasok); (c) data teknis (alamat IP, user-agent, log aktivitas terenkripsi); (d) data komunikasi (email transaksional dan dukungan). Kami tidak mengumpulkan data sensitif keagamaan atau biometrik.

2. Tujuan Pemrosesan

Data Pribadi diproses untuk: (a) menyediakan layanan pembuatan dokumen SJPH; (b) autentikasi dan keamanan akun; (c) komunikasi terkait layanan dan pembaruan regulasi; (d) pemenuhan kewajiban hukum, termasuk audit dan permintaan dari BPJPH atau aparat yang berwenang; (e) peningkatan layanan dengan analitik agregat tanpa identifikasi pribadi.

3. Dasar Hukum Pemrosesan

Pemrosesan Data Pribadi Anda berdasarkan Pasal 20 UU PDP, yaitu: (a) persetujuan eksplisit Anda saat mendaftar; (b) pelaksanaan kontrak layanan; (c) pemenuhan kewajiban hukum kami sebagai pengendali data; dan (d) kepentingan sah kami untuk mengamankan layanan dari penyalahgunaan.

4. Berbagi Data dengan Pihak Ketiga

Kami tidak menjual Data Pribadi Anda. Kami hanya berbagi data dengan: (a) penyedia infrastruktur (Contabo VPS, Cloudflare, Resend untuk email, Backblaze B2 untuk backup) yang terikat kewajiban kerahasiaan; (b) penyedia layanan AI yang memproses prompt anonim untuk pembuatan dokumen; (c) otoritas yang berwenang berdasarkan permintaan hukum yang sah. Pemroses pihak ketiga ini bertindak sebagai Prosesor Data sesuai Pasal 51 UU PDP.

5. Retensi Data

Data akun aktif disimpan selama akun Anda berstatus aktif. Setelah penghentian akun, Data Pribadi inti dihapus dalam 90 hari, kecuali yang wajib disimpan untuk kepatuhan hukum (audit log, faktur pajak) yang disimpan sesuai retensi minimum legal — biasanya 5 tahun untuk dokumen perpajakan, 10 tahun untuk audit.

6. Hak Anda sebagai Subjek Data

Berdasarkan UU PDP Pasal 5–13, Anda berhak: (a) mengakses Data Pribadi Anda; (b) memperbarui atau memperbaiki data yang tidak akurat; (c) menarik persetujuan dan menghentikan akun; (d) meminta penghapusan data (right to be forgotten); (e) meminta portabilitas data dalam format mesin yang dapat dibaca; (f) menolak pemrosesan untuk tujuan tertentu; (g) mengajukan keberatan ke Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Permintaan dapat diajukan ke [email protected] — kami merespons dalam 14 hari kerja.

7. Keamanan Data

Kami menerapkan kontrol teknis dan organisatoris yang setara dengan baseline ISO/IEC 27001:2022 Annex A: enkripsi transport (TLS 1.3), enkripsi at-rest pada penyimpanan, hash kata sandi argon2id, kontrol akses berbasis peran, log audit tamper-evident, backup terenkripsi off-site, dan latihan pemulihan berkala.

8. Cookie dan Teknologi Pelacakan

Kami menggunakan cookie esensial untuk autentikasi dan keamanan sesi. Kami juga menggunakan analitik privacy-first (Plausible) yang tidak mengidentifikasi individu. Kami tidak menggunakan cookie pelacakan iklan pihak ketiga.

9. Anak di Bawah Umur

Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha berusia minimal 18 tahun atau yang telah cakap hukum. Kami tidak secara sengaja mengumpulkan data dari anak di bawah 18 tahun. Jika Anda meyakini kami menyimpan data anak tanpa izin orang tua, hubungi kami untuk dihapus.

10. Perubahan Kebijakan

Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini. Untuk perubahan material, kami memberi pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya melalui email atau aplikasi. Tanggal efektif terbaru selalu tercantum di bagian atas halaman ini.

Kontak Petugas Pelindungan Data (DPO): [email protected] — atau [email protected] untuk pertanyaan privasi umum.

dokumenhalal.com adalah layanan swasta independen untuk membantu pelaku usaha menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kami bukan bagian dari dan tidak berafiliasi dengan BPJPH, Kementerian Agama RI, LPH, atau MUI. Sertifikat Halal hanya diterbitkan oleh BPJPH melalui SiHalal di ptsp.halal.go.id.

Hubungi via WhatsApp